SUA JOURNAL OF LAW

UPAYA DAMAI MELALUI PERADILAN ADAT ACEH DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) YANG DISELESAIKAN MELALUI JALUR HUKUM LITIGASI (Eksistensi Qanun Aceh No. 9 Thn 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat)

2020-07-23T02:48:05+00:00

Lahirnya qanun kehidupan adat dan istiadat sebagai ligitimasi untuk menyelesaian tindak pidana ringan atau (TIPIRING) yang disebutkan dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu kewajiban para pihak harus terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat gampong sebelum perkara tersebut ditangani oleh pihak yangberwenang. Atau dengan kata lain harus dilakukan upaya damai bagi para pihak yang bersengketa yang diperkasai oleh aparatur pemerintahan gampong dimana persoalan tersebut muncul. Namun Implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya hal ini disebabkan masih tingginya kasus- kasus tindak pidana ringan seyogyanya penyelesiaan dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong harus berakhir di meja hijau atau melalui peradilan umum.

Kata Kunci: Peradilan Adat Gampong, Qanun, Tindak Pidana Ringan.

HAK–HAK PEREMPUAN PEKERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2020-07-23T02:38:49+00:00

Islam hadir untuk membebaskan umat manusia dari kondisi-kondisi sosial yang timpang. Islam menolak
segala bentuk tirani, eksploitasi, dominasi, dan hegemoni dalam berbagai aspek kehidupan: ekonomi, politik,
budaya, gender dan lain-lain. Pada dasarnya Islam tidak pernah melarang perempuan yang ingin bekerja
(berkarir). Penelitian ini mencoba menganalisis hak-hak perempuan pekerja dalam perspektif Hukum Islam.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan konsep (Conseptual Approach) yaitu konsep
Maqashid Syari’ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ada lima tujuan maqashid ash-syari’ah, yaitu untuk melindungi atau menjamin kelangsungan Iman seseorang (hifdz ad-din), kehidupan mereka (hifdz nafs), pikiran mereka (hifdz Al-‘aql), keturunan mereka (hifdz an-nasl) dan kekayaan mereka (hifdz mal). Keseluruhan lima tujuan utama syariah ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan manusia secara umum. Banyak manfaat dari perempuan bekerja dan melangsungkan karirnya. Seseorang yang bekerja akan memperoleh pendapatan yang menjadikan dirinya mandiri (hifdz nafs), bermanfaat serta dapat bersedekah kepada orang lain sebagaimana dianjurkan oleh agama Islam (hifdz ad-din).
Kata Kunci: Perempuan Berkerja, Kondisi Sosial, Maqashid Syari’ah

INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI ACEH TAHUN 2017

2020-07-23T23:40:38+00:00

Child protection through data collected by P2TP2A in Aceh province shows the concern that child sexual
violence, as long as it is an iceberg of cases revealed in the community. Implementation of Islamic Shariah
in Aceh through Law Number 11 Year 2006 on Aceh Government The formal legal area provides legitimacy
of authority to the Aceh government to manage its own region based on local wisdom, one of which is the
specificity of post-birth Aceh Qanun Number 6 Year 2014 About Law Jinyat. The implementation of the
qanun jinayat against children's sexual violence creates confusion over the application of child protection
legislation which is seen from the penalty sanctions against perpetrators of sexual violence that have been
decided by the Syar'iah Court in Aceh when compared to national child protection legislation.

EKSISTENSI IMEUM CHIK MASJID SEBAGAI LEMBAGA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH

2020-07-23T02:44:04+00:00

Eksistensi Imum Chik Masjid sebagai lembaga Agama di tingkat pemrintahanan mukim belum diakui dalam keputusan menteri agama berkaitan dengan lembaga agama dalam kemasjidan. Namun seiring perkembangan ketatanegaran Republik Indonesia, eksistensinya diakui melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan permasalahan itu, perlu diteliti, Bagaimanakah kedudukan, fungsi dan wewenang lembaga Imeum Chik sesudah berlaku Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Apakah kelembagaan Imum Chik Masjid sudah ditata dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan historis. Dalam penelitian ini, menemukan jawaban, bahwa kedudukan Imeum Chik sebagai lembaga adat dan lembaga agama Islam bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota yang berada dibawah pembinaan dan pengawasan lembaga wali Nangroe dalam wilayah adminstratif ditingkat pemerintahan mukim dan Gampong. Selain itu lembaga Imeum Chik berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota, maka lembaga imuem Chik ikut berperan dalam penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang ditempuh melalui lembaga adat. Disamping itu, Lembaga Imeum Chik masjid belum ditata dengan baik sampai saat ini, susunan/struktur lembaga Imeum Chik sebagai sebuah layaknya sebuah lembaga belum diatur dalam qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat maupun dalam qanun Kab/kota. Dengan demikiaan, Eksistensi lembaga Imeum Chik sebagai lembaga adat dan lembaga agama Islam di Aceh, harus diberdayakan dari segala aspek dan harus dijaga,dilindungi dan dipelihara Peran dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat Aceh dari
dampak regulasi pusat. Oleh sebab itu Lembaga Imeum Chik sebaiknya diatur secara tersendiri dalam Qanun Aceh maupun qanun Kab/kota.
Kata Kunci: lembaga Imeum Chik, Lembaga Adat, dan Sistem Pemerintahan di Aceh
_______________________________________

AKTUALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI NEGARA HUKUM INDONESIA UNTUK KEDAULATAN RAKYAT

2020-07-23T02:14:56+00:00

Indonesia telah menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui suatu perundang-undangan. Namun masih meninggalkan indikasi ketidakpastian hukum, sehingga studi yuridis perlu dilakukan. Karenaya, identifikasi masalah yang dikaji terfokus pada aktualisasi negara dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan prinsip negara hukum serta pengaturan penganggaran bantuan hukum dalam prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dengan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aktualisasi negara dalam pemberian bantuan hukum telah terimplementasikan sesuai prinsip negara hukum. Penyaluran dana bantuan hukum
masih dikategorikan realistis karena sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Namun demikian, syarat pengusulan dana bantuan hukum seharusnya disusun dengan ketentuan yang lebih ketat dan lebih realistis. Ini dimaksudkan agar rakyat secara individual dan komunal bisa mengakses dana bantuan hukum dari BPHN melalui OBH sesuai standar legalitas dalam prinsip kedaulatan rakyakyat di negara hukum Indonesia.
Kata Kunci: Bantuan Hukum, Kewajiban Negara, Kedaulatan Rakyat